proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran agar kementerian pendidikan serta kebudayaan terkena blokir, kata wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan tersebut masuk selama aktifitas yang diblokir serta dibintang sebab belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor dan rab, ujarnya selama pemaparan pada jakarta, jumat.
anny menjelaskan, di mendaftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan mencari pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran sebab hingga penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 dan penyerahan dipa terhadap presiden di desember lalu, belum mendapatkan persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor serta rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab adalah kegiatan dan mesti dibayarkan serta dimiliki awal tahun yakni pembayaran gaji juga operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian studi juga kebudayaan adalah dana agar kegiatan un dengan target audien 14.080.619 siswa serta unit uang rp39.000 per siswa.
namun sesudah kementerian pendidikan juga kebudayaan membicarakannya dengan komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa dan unit biaya rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menjelaskan pula bahwa menteri pendidikan serta kebudayaan lalu memberi usul pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran dan unit biaya di keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan itulah, dalam dasarnya tak terdapat keterlambatan signifikan untuk penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, ketika kementerian studi serta kebudayaan mendapat izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak supaya pengadaan sudah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum bisa dicairkan, herry menyatakan, keputusannya baru menanti persetujuan komisi x dpr.
itu katanya supaya ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, katanya.