mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra menyatakan heran melalui penetapan bendera aceh dan mirip dengan bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam itu tidak sesuai dengan kesepakatan dari pertemuan konsultasi diantara gubernur aceh melalui sederat pejabat pemerintah tergolong unsur kementerian di negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, pada hotel sultan, jakarta pada 17 desember lalu.
dalam pertemuan tersebut disepakati mencari simbol bendera kesultanan aceh, kata yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang ada tokoh, supaya meminta masukan penentuan bendera aceh dan lambang aceh sebagaimana yang banyak di perjanjian helsinki yang memperlihatkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. seluruh tokoh dan didatangkan sepakat bahwa penentuan bendera serta lambang jangan mempunyai polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Mencari Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda Jakarta
bahkan, ketika digarap bendera berwarna merah melalui gambar bulan sabit juga bintang, juga bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa mengapa bendera yang disahkan pemprov aceh sekarang berbeda dengan yang diusulkan selama pertemuan lalu, papar yusril.
meski terlalu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh bisa diselesaikan langsung melalui tak membahayakan nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera juga lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera dan disahkan dpr aceh serta gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyampaikan, biarpun qanun telah disahkan dpr aceh, tapi tetap dapat dibatalkan apabila terbukti melanggar konstitusi. qanun tersebut tidak mungkin bertentangan melalui peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak mampu diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada dalam aceh supaya bertemu dengan gubernur aceh zaini abdullah. diharapkan, dibandingkan pertemuan itu lahir sebuah kesepakatan untuk merevisi bendera aceh dan memang mirip dengan bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda supaya menungkapkan hasil evaluasi terhadap 12 poin selama pada qanun.
kami amat tidka puas dengan kehadiran aktifitas pengibaran bendera dan disahkan itu, ujarnya.